Merdeka Belajar: Membebaskan Pembelajaran dari Rumitnya Regulasi dan Kooptasi

Program “Merdeka Belajar” yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, untuk membenahi kualitas pendidikan Indonesia sesungguhnya baik dan positif. Mas Menteri kiranya cukup paham bahwa dunia pendidikan Indonesia selama puluhan tahun terakhir ini terbelenggu oleh banyak dan semrawutnya regulasi dan tuntutan yang datang dari berbagai pihak. Untuk melepaskannya dari cengkeraman regulasi dan tuntutan yang tak semestinya itu, dunia pendidikan perlu “dimerdekakan” (dibebaskan) dengan program yang diimplementasikan secara khusus.

Pihak yang selama ini paling terbelanggu oleh regulasi dan tuntutan dari berbagai pihak adalah guru. Pihak berikutnya yang mengalami hal sama adalah peserta didik (siswa), baru kemudian satuan pendidikan (sekolah). Guru, siswa, dan sekolah merupakan trio pembelajaran yang paling menanggung beban berat dan kompleksnya regulasi dan tuntutan dari pemerintah, masyarakat, dunia kerja (industri), dan stakeholder  pendidikan lainnya.

Kebebasan mengajar bagi guru, kebebasan belajar bagi siswa, serta kebebasan mengoperasikan kurikulum dan metode pembelajaran bagi sekolah sesuai dengan kondisi lapangan di setiap daerah tidak berjalan seperti yang diharapkan. Selain memang karena kurangnya kreativitas, hal itu juga terutama disebabkan minimnya infrastruktur serta “otoriter” dan konservatifnya dinas-dinas pendidikan di daerah. Sebelum mencoba hal-hal baru untuk mengekspresikan kreativitas dan inovasi pembelajaran guna mengejar kualitas, guru, siswa, dan sekolah di berbagai daerah sudah lebih dahulu direpotkan oleh menumpuk dan rumitnya regulasi dari dinas pendidikan setempat.

Di luar kerumitan regulasi kedinasan, guru dan sekolah juga masih menghadapi kebiasaan cerewet dan keras kepala masyarakat. Tanpa mengetahui duduk persoalannya dengan valid dan tepat, masyarakat seringkali memberikan kritik serta mendesakkan pandangan dan saran yang keliru atas problem pendidikan tertentu kepada guru dan sekolah. Misalnya, dalam pembelajaran calistung (membaca, menulis, dan berhitung) yang berdasarkan banyak riset dapat mematikan potensi otak kanan anak sebagai sumber kreativitas jika diberikan kepada anak sebelum berusia tujuh tahun, tetap saja banyak orang tua siswa PAUD bersikeras menginginkan anaknya diberi pelajaran calistung dengan harapan saat anak akan masuk SD sudah pandai membaca, menulis, dan berhitung! Guru dan pihak sekolah kerapkali tak dapat mengelak dari permintaan yang menyesatkan seperti itu.

Di luar kerumitan regulasi kedinasan yang lain, guru dan sekolah juga sangat sulit menghindar dari tuntutan dunia industri sebagai tempat masa depan siswa mengaplikasikan ilmunya setelah lulus dari dunia pendidikan. Tanpa memahami hakikat pendidikan yang sebenarnya, dunia industri (perusahaan) umumnya tak mau tahu ihwal kompetensi calon lulusan sekolah selain harus terampil dan cekatan dalam bekerja (siap pakai). Menghadapi tuntutan ini, guru, sekolah, dan siswa kembali akan mengalami dilema berat karena proses pendidikan yang mereka jalani hakikatnya tidak melulu menekankan pembelajaran psikomotor (keterampilan/skill), melainkan juga pembelajaran kognitif (pengetahuan) dan afektif (budi pekerti/moral/akhlak).

Aspek kognitif, afektif, dan psikomotor ditanamkan pada siswa secara seimbang dan saling melengkapi. Pembelajaran ketiga kompetensi dengan baik dan seimbang akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil (memiliki skill), melainkan juga pintar (secara keilmuan) dan memiliki budi pekerti (akhlak/moral) yang terpuji. Tidak mungkin kompetensi keterampilan (psikomotor) lebih ditonjolkan dengan mengorbankan kompetensi pengetahuan (kognitif) dan budi pekerti/moral/akhlak (afektif) karena model pendidikan semacam ini hanya akan melahirkan lulusan yang terampil bekerja, tetapi keropos ilmu dan akhlaknya sehingga hanya pandai menyelesaikan pekerjaan, tetapi tak berilmu dan tak pandai menghindarkan diri dari tindak kejahatan (korupsi, manipulasi, dan sebagainya).

Satu hal lagi, guru dan sekolah juga umumnya tak dapat bebas dari instruksi dan kooptasi kepala sekolah (KS) --- dan kadang pula kepala dinas pendidikan setempat --- dalam berbagai urusan yang tak berkaitan langsung dengan pendidikan. Guru dan sekolah hampir tak dapat menghindar dari kebijakan kepala sekolah dan/atau kepala dinas pendidikan dalam beberapa kasus yang menyangkut kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pengadaan buku teks pelajaran dan nonteks pelajaran, pengadaan pakaian dan atribut seragam siswa dan karyawan sekolah, serta pengadaan peralatan belajar. Hal ini memang tak berkaitan langsung dengan bobot pengajaran, tetapi kenyataannya, seperti yang sudah banyak terjadi, rawan sekali bagi terjadinya praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang sangat tidak pantas dilakukan kalangan pendidikan yang biasa mengajarkan pentingnya moralitas dan integritas.

Sementara itu, dalam relasi dengan masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan yang terbesar, guru tak jarang tersandera oleh sorotan masyarakat atas merosotnya kualitas pendidikan. Kendati sebenarnya melibatkan banyak subjek dan variabel, dunia pendidikan seolah-olah didominasi penuh oleh guru sehingga setiap permasalahan pendidikan yang muncul ditimpakan ke pundak guru sebagai penanggung jawab utamanya. Akibat hal ini, guru dapat mengalami decline in enthusiasm and motivation (kemerosotan semangat dan motivasi) karena dipersalahkan atas hal yang belum tentu dan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

Membebaskan dan Memberdayakan Pelaku Pendidikan

Melalui program Merdeka Belajar, segala regulasi, kooptasi, tuntutan, dan sorotan tak relevan yang bersifat membelenggu dan tidak menstimulasi kreativitas guru, siswa, dan sekolah diharapkan dapat dihilangkan atau diminimalisasi. Regulasi dan instruksi dari pihak terkait yang berwewenang bukannya tidak dibutuhkan, tetapi pemberlakuannya perlu diseleksi dengan ketat sampai diperoleh poin-poin yang benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Hanya regulasi dan instruksi yang sungguh-sunguh merangsang tumbuhnya kreativitas dan inovasi yang perlu dipertahankan keberadaannya guna membenahi dan memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia.

Di sisi berbeda, implementasi program Merdeka Belajar juga dilakukan untuk membuat pelaku pendidikan (terutama guru, siswa, dan sekolah) benar-benar bebas dan berdaya dalam menjalankan aktivitasnya. Bebas dan berdaya di sini diartikan bebas melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan kurikulum, filosofi, dan tujuan baku dunia pendidikan kita, tanpa dikisruhi oleh regulasi, intervensi, dan tuntutan untuk mencapai tujuan-tujuan artifisial demi kepentingan-kepentingan sempit tertentu. Merdeka belajar tentunya tidak dimaksudkan untuk sebebas-bebasnya tanpa batas dalam melakukan praktik pendidikan, tetapi bebas dari segala peraturan, instruksi, dan tuntutan artifisial (mengada-ada) yang menghambat tercapainya tujuan peningkatan kualitas pendidikan kita sekaligus tujuan hakiki dari pendidikan itu sendiri.

Program Merdeka Belajar juga jangan sampai justru menyebabkan bertambahnya regulasi baru yang kian memperumit birokrasi pembelajaran. Hal yang sama juga jangan menimbulkan kooptasi baru terhadap guru, siswa, dan sekolah yang akan mengakibatkan kegiatan pendidikan menjadi tidak jelas dan tidak menentu arah dan marwahnya. Implementasi program Merdeka Belajar sebaiknya tinggal memanfaatkan regulasi lama yang masih relevan dan kondusif, atau jika memang terpaksa diperlukan regulasi baru, diusahakan jumlahnya sesedikit mungkin serta efektif dan juga kondusif.

Gegar Budaya

Implementasi program Merdeka Belajar sendiri sudah hampir pasti akan menimbulkan gegar budaya (cultural shock) di kalangan guru dan siswa. Guru dan siswa Indonesia selama ini belum terbiasa dengan model pembelajaran yang kreatif dan merdeka (bebas) dari berbagai regulasi dan kooptasi. Akibatnya, begitu diberi kebebasan penuh untuk membuat kreasi dan inovasi pembelajaran, kemungkinan besar mereka justru akan mengalami kekikukan dan kebingungan.

Untuk mengatasi hal itu, diperlukan pelatihan dan workshop serta dukungan payung hukum dalam bentuk peraturan menteri atau surat edaran direktur jenderal. Pelatihan dan workshop dilakukan untuk memastikan kesiapan dan keandalan para guru dalam melaksanakan program Merdeka Belajar. Adapun peraturan menteri atau surat edaran direktur jenderal digunakan sebagai landasan hukum implementasi program Merdeka Belajar sebagai program nasional yang harus mendapat dukungan dari birokrasi dan stakeholder pendidikan Indonesia.

Menikmati artikel ini? Daftarkan Email Anda untuk Berlangganan

Komentar

Anda harus masuk untuk mengirim komentar.

Artikel terkait
Tentang Penulis